Banjir Jakarta Butuh Rekayasa Fisik dan Non-Fisik

Kategori Idea
photo: universe.byu.edu
photo: universe.byu.edu

Genap sudah  banjir melanda ibukota Indonesia, Jakarta, selama satu bulan di awal tahun 2014. Jakarta memang menjadi langganan banjir bahkan sejak Belanda menjajah Batavia. Banjir Jakarta pertama kali tercatat pada tahun 1621. Pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu pun berupaya menanganinya dengan melaksanakan berbagai mega proyek seperti pembangunan tiga bendungan besar di tahun 1918, yakni Bendungan Hilir, Bendungan Jago dan Bendungan Udik. Selain itu, pada tahun 1922, pemerintah juga membangun Banjir Kanal Barat (BKB) yang membuka pintu air Manggarai-Rawa Angke.

Hingga kini, Jakarta masih dihantui oleh persoalan banjir. Catatan mengenai peristiwa ini berlanjut pada tahun 1976, 1977, 1984, 1989, 1997, 1999, 2007, dan tahun 2014. Jumlah pengungsi banjir terbesar terjadi pada tahun 1977, yang diklaim mencapai 200 ribu orang. Banjir ibu kota memang disebabkan oleh beberapa hal. Selain karena kondisi topografinya yang berada di dataran rendah, tata ruang Jakarta semakin tertekanan karena beban ibu kota yang semakin besar dan tak terkendali. Akibatnya, baru sebentar saja diguyur hujan, air yang terlihat menggenang mulai membuat warganya semakin ketar-ketir. Siapa yang akan terkena imbas paling parah adalah mereka yang berada pada golongan ekonomi rentan (vulnerable). Ini karena  aset/ sumberdaya yang mereka miliki atau paling tidak mudah diakses sangatlah minim. Sederhananya, banjir akan lebih mudah meluluhlantahkan kegiatan ekonomi orang-orang miskin, menjauhkan mereka dari keterjangkauan sembako murah, atau kemungkinan lebih besar untuk terserang diare karena tidak memiliki jaminan kesehatan.

Mengatasi Banjir Ibu Kota

Kondisi dan proses alamiah berupa topografi, curah hujan, dan kemana limpasan air akan mengalir memang tidak bisa disalahkan. Namun tidak terkendalinya proses ini menunjukkan bahwa intervensi manusia terhadap lahan-lahan di Jakarta perlu segera dibenahi. Terlepas dari pro-kontra yang ada, beberapa rekayasa fisik yang tampaknya dikemas untuk penanganan banjir antara lain pembangunan great sea-wall di pantai utara Jakarta, optimalisasi Banjir Kanal Timur (BKT), dan revitalisasi sempadan melalui relokasi permukiman bantar sungai. Bahkan teknologi terbaru berupa rekayasa hujan konon telah dilakukan untuk mengatur volume air yang akan turun di Jakarta. Bila berani sedikit, rekayasa fisik dapat dilakukan dengan menghukum gedung-gedung pencakar langit yang tak memenuhi syarat kelestarian lingkungan. Selain itu, gerakan membuat biopori di tiap rumah dan juga penyediaan ruang-ruang terbuka hijau pada lahan-lahan terbengkalai (brown field) bisa menjadi inspirasi lebih lanjut.

Selain rekayasa fisik, penyelesaian banjir juga membutuhkan rekayasa non fisik. Salah satu bentuknya adalah menyuburkan kembali prilaku tertib mengelola limbah. Sebagai contoh, membuang sampah sembarangan di sepanjang aliran sungai/ gorong-gorong tidak boleh lagi menjadi “budaya” bagi mereka yang bosan dengan permasalahan banjir. Lihatlah bagaimana sampah-sampah yang mengapung selama banjir, seolah merefleksikan karakter warganya yang “galau” karena di satu sisi ingin masalahnya cepat selesai namun di sisi lain tetap membuang sampah sembarangan. Sejak 18 Januari hingga 2 Februari 2014, Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat total keseluruhan sampah yang diangkut pascabanjir mencapai 91.529 ton.

Mengatasi banjir Jakarta memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun begitu, persoalan ini rasanya tak perlu dikhawatirkan mengingat Jakarta adalah tempat bertemunya pelaku ekonomi papan atas dari seluruh dunia. Artinya, hal ini dapat menjadi sederhana bila mereka yang selama ini “meraup keuntungan besar”  mau “berpatungan” untuk membenahi tata ruang Jakarta. Salah satu bentuknya dapat dilakukan dengan memadukan dana-dana CSR dari banyak perusahaan untuk menjalankan program strategis penanggulangan banjir, terutama meningkatkan ketangguhan warga miskin dan marginal. Program satu kampung satu arsitek/perancang kota (urban designer) mungkin bisa menjadi usulan kegiatan pemberdayaan yang membantu kelompok rentan dalam merekayasa -secara insitu- lingkungannya . Tentu, permasalahan kota menjadi tidak akan pernah selesai bila warganya egois, sentimen, dan tidak mau berbagi.

Tanggapi Artikel Ini