Menyelesaikan Pekerjaan “Rumah”

Kategori Idea
photo: dailymail.co.uk
photo: dailymail.co.uk

Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dan berkeluarga. Dari perspektif ekonomi, rumah bahkan mampu menciptakan multiplier effect baik bagi penghuninya maupun secara nasional, bila dimanfaatkan sebagai industri berbasis hunian (home-based enterprise), seperti UMKM, warung makan, toko kelontong, dan sebagainya. Selain itu, rumah juga menjadi tempat manusia mengembangkan makna-makna simbolis dalam kehidupannya. Rumah adalah tempat dimana manusia menambatkan identitasnya untuk menciptakan sumber-sumber kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Tapi tahukah Anda menurut Direktur Ciputra Residence, Agussurja Widjaja, Indonesia kekurangan pasokan rumah (backlog) sebesar 500ribu unit tiap tahunnya?

Menurut catatan Kemenpera, pada tahun 2010, Indonesia mengalami krisis pasokan rumah sebesar 13,6 juta unit dan diprediksi mencapai 15 juta unit memasuki tahun 2015. Kebutuhan rumah yang meningkat sebesar 900ribu unit tiap tahun kenyataan hanya bisa diimbangi dengan kemampuan membangun sekitar 400ribu unit. Menurut survei terakhir dari portal pencarian properti global Lamudi, pengembangan terkini hanyaterfokus pada hunian berkamar dua yang memiliki paling banyak peminat, dengan Jakarta yang masih memegang harga rata-rata tertinggi. Di sisi yang lain, kurangnya pasokan rumah secara nasional juga telah berdampak pada meluasnya kawasan permukiman kumuh dari 54.000ha di tahun 2004 menjadi 57.000ha di tahun 2009.

Ya, beginilah gambaran pelik pekerjaan “rumah” kita. Meski telah beberapa kali berganti kabinet, pemerintah terkesan belum mampu memberikan titik terang bagi persoalan ini. Bahkan menurut catatan BPS (2012), persentase rumah tangga  yang memiliki rumah berstatus milik justru berangsur menurun sejak tahun 2000 dari 84,68% menjadi 78,77% di tahun 2011.

Milestone Perumahan Nasional

Upaya mengatasi masalah perumahan sebenarnya tidak pernah absen. Hadirnya Perumnas sejak 1974 telah berhasil membangun ribuan rumah rakyat di Depok, Bekasi, Jakarta, dan meluas hingga Cirebon, Medan, Makassar, Padang, Semarang, dan Surabaya. Pada periode 1992-1998 perumnas membangun hampir 50% dari total pembangunan perumahan, melalui program pembangunan 500ribu Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selanjutnya, pada tahun 2008 pemerintah mencanangkan program pembangunan 1000 tower, yang menurut catatan BPS telah terbangun 2.533 rusunawa hingga tahun 2011.

Di samping meningkatkan penyediaan rumah dari segi kuantitas, sejak tahun 1979 pemerintah pun telah mengatasi persoalan permukiman kumuh melalui program benah kampung atau yang dikenal dengan Kampung Improvement Program (KIP). Seiring berjalannya waktu, KIP mengalami berbagai modifikasi termasuk salah satunya program Kampung Deret yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta belakangan ini. Upaya perbaikan kualitas perumahan pun juga dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2011. BSPS atau lebih dikenal dengan Bedah Rumah merupakan program perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki kondisi tak layak huni. Program Bedah Rumah pun turut menggandeng pihak swasta seperti Bank BRI yang pada tahun 2013 turut mengucurkan bantuan sebesar Rp2,2 triliun bagi 230 ribu MBR.

Ketimpangan Atas Papan

Meski berbagai program pemerintah telah dilakukan, kenyataan di lapangan membuktikan masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapatkan rumah layak huni sesuai dengan kemampuannya (affordable). Sebagai contoh, rumah yang tersedia di dekat tempat seseorang bekerja belum tentu dapat diakses karena harga jual yang sangat tinggi. Kalau pun ada, konsekuensinya adalah kondisi rumah atau lingkungan permukiman yang jauh dari layak, seperti lingkungan yang padat, jalanan sempit, banjir, penuh sampah, dan lain sebagainya. Alternatif lain adalah mencari rumah lebih layak di lokasi yang jauh dari tempat kerja, beruntung bila terakses jaringan transportasi publik kota.

Sementara itu, di sisi lain, mereka yang memiliki penghasilan tinggi, justru menjadikan rumah sebagai komoditas investasi. Mereka berlomba-lomba memiliki rumah di berbagai lokasi, meski kebanyakan tanpa dihuni. Kondisi ini pernah terjadi pada tahun 1995 sebagaimana penelitian Sujarto yang menyebut sekitar 80% fungsi wisma atau perumahan di kota-kota baru Bogor, Tanggerang, dan Bekasi (Botabek) belum sepenuhnya efektif ditempati oleh para pemiliknya.

Keberpihakan Atas Papan

Data Imam Mudzakir dalam Investor Daily 27 Maret 2014, menyebutkan sebesar 68% penyediaan perumahan nasional didominasi oleh pengembang swasta. Sebagai pihak yang berorientasi pada keuntungan, penyediaan rumah oleh pengembang swasta tentu mengikuti sistem pasar yang paling menguntungkan. Alhasil proporsi penyediaan rumah elit untuk kalangan menengah ke atas paling banyak disediakan dengan gembar-gembor investasi yang terus meningkat.

Kondisi timpangnya kepemilikan rumah, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tak lepas dari kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan. Padahal pengabaian terhadap persoalan perumahan sama artinya dengan mengabaikan terciptanya sumber-sumber kebahagiaan. Aturan pemerintah soal hunian berimbang yang menjadi amanat UU No. 10 Tahun 2012 misalnya. Aturan ini perlu mendapat perhatian lebih, terutama mengenai kriteria rumah sederhana yang disediakan dan sejauh apa implementasi kebijakan ini telah dilakukan. Kriteria rumah sederhana pun sebaiknya tidak hanya berbicara soal kualitas hunian secara fisik tetapi juga mempertimbangkan kemampuan (afordabilitas) MBR untuk mengakses rumah yang di sediakan, termasuk akses menuju tempat kerja, belanja sehari-hari, serta mendapat layanan kesehatan dan pendidikan keluarga.

Di sisi lain, pemerintah pun harus berani mengeluarkan aturan yang membatasi kepemilikan rumah bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan pajak tinggi bagi rumah investasi tak berhuni atau pun dengan mempersulit izin kepemilikan rumah ganda. Dalam hal subsidi, program pemerintah mengenai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga perlu terus dikritisi dan disosialisasikan. FLPP merupakan kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR dengan margin bunga murah dan tetap sebesar maksimal 7,25% per tahun sepanjang masa angsuran. Bantuan ini ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan maksimal 3,5 juta/bulan untuk pemilikan rumah tapak atau berpenghasilan maksimal 5juta/bulan untuk pemilikan rumah susun.

Tanggapi Artikel Ini