Perencana Tingkat ‘Dewa’

Kumang2

“Bagaimana dengan kelanjutan MP3EI? Masterplan itu telah banyak dikritik. Penentuan tema pembangunan tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Kami pun mempertanyakan sejauh apa konsistensi pusat mendukung implementasi rencana tersebut!”

Suasana musyawarah pagi itu berlangsung ramai saat dibuka sesi dialog antara pemerintah pusat dengan kepala-kepala beppeda di seluruh provinsi. Beberapa pertanyaan menyudutkan penyusun rencana dengan mempertanyakan kontekstualitas dokumen tersebut terhadap kondisi real di daerah. Sedang yang lainnya mempersoalkan konsistensi dukungan pusat untuk menyelenggarakan apa yang telah disusun dalam rencana. Alih-alih merumuskan rencana yang super ideal, toh banyak dokumen kini tak terdengar rimbanya karena tak senyawa dengan kebutuhan masyarakat sebagai “si empunya” daerah.

***

Berdasarkan catatan sejarah, cara kerja perencanaan ‘modern’ mulai mendapat perhatian saat negara-negara Eropa dan Amerika kewalahan membenahi kota-kota mereka yang rusak akibat perang dunia pertama. Menurut Prof. Djunaedi, saat itu (era 1920-1960), paradigma pembangunan menjadi paradigma yang mengamini berkembangnya pendekatan perencanaan teknokratis, melalui suatu konsensus yang dilakukan oleh pemuka teori dan juga praktisi di bidang pembangunan ekonomi. Dari proses ini, lahirlah suatu pendekatan perencanaan yang dikenal dengan istilah Rational Comprehensif Planning (RCP), yakni merencakan dengan cara rasional berdasarkan kepakaran individual.

Seiring berjalannya waktu, pendekatan rasionalistik kemudian mengalami berbagai modifikasi hingga mendapat kritik tajam, terutama dari mereka yang berlatarbelakang ilmu-ilmu sosial. Perencanaan rasional dianggap hanya dikuasai oleh elit politik, ilmuwan, dan para praktisi sehingga seringkali tak tepat sasar dan tidak kontekstual dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini karena penduduk hanya dijadikan objek perencanaan. Dari hujan kritik inilah, era 1960-1970 menjadi era anomali yang memicu kegalauan perencanaan hingga para perumus rencana mulai menggeser paradigmanya untuk lebih banyak merangkul masyarakat di beragam lapisan. Hasilnya, hingga kini, berkembanglah pendekatan-pendekatan baru seperti strategic planning, advocacy planning, dan inclusive planning, yang lebih menekankan pada kesepakatan kolektif ketimbang kepakaran individual.

Cara Kerja “Dewa”

Dalam kerangka nasional, Indonesia mengenal istilah rencana pembangunan nasional. Berdasarkan prosesnya, rencana tersebut diawali dengan rumusan teknokratik yang sedikit banyak menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan ini benar-benar bersumber dari elit-elit perencana yang seolah-olah sedang merumuskan “naskah dewa”. Mengapa demikian?

Pada proses teknokratik, elit-elit perencana akan menyusun naskahnya secara sektoral menurut unit kerjanya masing-masing. Pendekatan semacam ini, sebenarnya memiliki resiko pada tersusunnya naskah-naskah dewa yang berjalan sendiri-sendiri, menurut versinya masing-masing. Belum lagi, antar elit, enggan berbagi informasi mengenai hasil kajiannya karena dianggap akan mencuri ide atau mendompleng hasil exercisenya. Inisiatif meminta hasil kajian pada sektor lain pun sulit diharapkan karena merasa gengsi. Sekalipun informasi dapat dihimpun, belum tentu ‘blas’ digunakan  karena alasan ‘jangan mudah percaya, kita yang harusnya mengarahkan’.

Atas dasar itulah, pada akhirnya para elit akan menyusun exercisenya “sendiri” dengan menghabiskan energi yang begitu besar. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh kajian yang menurutnya ideal tanpa ikut merasa gengsi. Sebagai ilustrasi, sangat mungkin terjadi suatu kondisi dimana para staf elit perencana pengembangan pariwisata “dipaksa” – babak-belur – mengeluarkan kajian tentang kebutuhan jaringan transportasi menuju destinasi wisata di masing-masing wilayah kepulauan nusantara dari Sabang sampai Merauke. Setelah hasil kajian tersusun, hal ini tidak serta-merta dapat didukung oleh sektor sarana dan prasarana yang notabene adalah “jenderal-nya”. Pertanyaannya, apa bisa tujuan kesejahteraan dapat dicapai dengan cara-cara pincang semacam itu?

Setelah menyusun rencana teknokratis, selanjutnya dikenal pula proses politis yang sangat mungkin mengubah substansi rencana, bahkan secara drastis sekalipun, lantaran menyesuaikan janji kampanye presiden terpilih. Bisa jadi, kita akan menaruh empati soal bagaimana perasaan para elit yang pada tahap teknokratik telah babak-belur menyusun rencana bak dewa “sendirian”, namun dengan mudah mengalami perubahan karena alasan ‘ini perintah presiden’. Apa tidak lelah?

Tahap berikutnya, merupakan tahap paling seru, yakni sosialisasi rencana pembangunan di level regional dan berakhir di tingkat nasional. Para elit menamainya dengan istilah musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Ini merupakan proses yang secara formal mencoba mendekatkan substansi rencana yang telah disusun oleh elit pusat kepada wakil-wakil daerah – meski juga didominasi oleh elit-elit daerah. Ya, setidaknya daerah tahu, begitulah kira-kira.

Secara indah, tujuan musrenbang adalah menjaring aspirasi untuk menyempurnakan naskah rencana. Andai seorang “dewa” tidak pernah salah, toh apa yang telah disusun tak pernah lepas dari kritik. Hal yang paling sering dikritik adalah tentang naskah yang jauh dari kontekstualitas daerah, sehingga tidak representatif dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu, apa mungkin semua kritik dari Sabang hingga Merauke itu bisa diakomodasi dalam rentang waktu singkat sementara batas penyusunan rencana akan segera berakhir? Masih tersediakah energi para perencana untuk kembali melakukan revisi? Jika tidak diakomodasi, salahkah bila daerah enggan mengikuti arahan pembangunan nasional karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan? Mungkinkah sosialisasi hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang secara formal dapat digunakan untuk mengklaim ‘kita sudah bicara dengan daerah’? Lalu apa gunanya kita babak-belur menyusun rencana sementara tidak ada pihak yang mendukung terselenggaranya naskah tersebut? Tentu, sang “Dewa” tidak pantas mengeluh.

Refleksi

Di saat banyak negara-negara maju mulai menganggap kuno pendekatan teknokratis, negeri ini justru masih terjebak pada cara-cara kerja melelahkan namun tidak tepat sasaran. Sadarilah, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya beragam sehingga tidak cukup diwakilkan oleh segelintir elit di tingkat pusat. Celakanya, para elit pun berjalan sendiri-sendiri sehingga negeri sebesar ini seakan dibangun dengan cara compang-camping dalam waktu singkat, terburu-buru, dan melelahkan. Kuncinya adalah sejauh apa para elit memiliki keinginan untuk terus berkomunikasi baik secara vertikal maupun horizontal dan menaruh kepercayaan satu sama lain. Bukankah bekerja berjamaah, berarti juga bertanggung jawab secara berjamaah?

Tinggalkan Balasan