Mega-Urban Disaster dan Informalitas Merespon Bencana

Kategori Idea, Thought
img source: umwblogs.org
img source: umwblogs.org

Hari selasa lalu, tepatnya 7 Juli 2015, saya mewakili Lembaga Penelitian SMERU menghadiri undangan Expert Workshop yang diselenggarakan Fakultas Geografi Universitas Collogne (bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM) di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tujuan workshop adalah memberikan masukan terhadap temuan awal riset tentang “Mega-Urban Disaster Response – The Role of Self-Organization in the Aftermath” di 3 lokasi di Jakarta, yaitu Manggarai, Bidara Cina, dan Muara Angke. 

Dalam pendahuluannya, Gerrith Peters, peneliti asal Universitas Collogne mengemukakan fakta mendasar tentang pertumbuhan kota-kota dunia dan proyeksinya di masa depan. Saat ini, sekitar 3,9 Milyar atau lebih dari 50% penduduk dunia telah tinggal di perkotaan dan diproyeksikan menjadi 6,3 Milyar pada 2050. Dari jumlah itu, 12%-nya telah menetap di megacities atau lazim disebut megapolitan, seperti Perkotaan Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), Sanghai (China), dan Jabodetabek (Indonesia). Berdasarkan sebaran regional, sebanyak 53% penduduk perkotaan berlokasi di Asia dimana Indonesia menempati peringkat 5 dengan populasi perkotaan terbesar di dunia. Adapun Jabodetabek sendiri berada di tingkat pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia (World Rank 28), yakni dari 10,17 juta di tahun 2014 dan diproyeksikan menjadi 13,81 juta pada 2030 mendatang.

Urbanisasi yang begitu pesat tidak hanya mengindikasikan ruang kota sebagai masa depan peradaban, tetapi juga memicu berbagai resiko bencana. Kota, sebagaimana lazimnya terjadi di Indonesia, memikul fungsi-fungsi ganda sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, bisnis, pariwisata, pendidikan, dan lainnya, serta terus memancarkan daya tarik bagi penduduk di sekitarnya. Alhasil terjadilah intensifikasi dan ekstensifikasi ruang kota dimana penataan seringkali hanya bersifat mengobati dibanding mencegah atau mengendalikan. Akibatnya terjadi fenomena over-population-over-utilization yang memicu berbagai resiko yang sifatnya buatan manusia (man-made hazard) atau resiko gejala alam (natural hazard). Adapun yang dimaksud dengan resiko buatan manusia seperti polusi industri, kemacetan, dan konflik sedangkan yang sifatnya gejala alam namun menjadi bencana karena ketidaksiapan manusia adalah banjir, gempa bumi, dan krisis air bersih.

Pre-Findings and Discourse

Berkenaan dengan berbagai resiko bencana yang terjadi di Megapolitan Jakarta, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan awal. Pertama, warga Jakarta dinilai memiliki pengetahuan yang rendah dalam merespon bencana, dalam arti cenderung berlaku pasif saat terjadi banjir. Kedua, potensi masyarakat dalam merespon bencana belum banyak dimanfaatkan dan mengalami segregasi dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah atau NGO yang bergerak di bidang kebencanaan. Ketiga, potensi bidang informal (baik sektor atau institusi informal) dinilai belum banyak dioptimalkan untuk merespon bencana. Terakhir, identifikasi masalah mengalami berbagai kendala sehingga perencanaan dan alokasi sumber daya seringkali tidak tepat sasar, terutama bagi mereka yang benar-benar terpapar banjir serta memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Seiring berjalannya diskusi, berbagai temuan di atas justru menglarutkan saya pada banyak diskursus dengan memunculkan kembali tanya-tanda-dan-nyata “lain” kepada forum. Saya harap ini dapat memperkaya temuan tersebut. Pertama, berkaitan dengan persepsi masyarakat yang dinilai rendah merespon bencana, ini menjadi kurang relevan ketika fakta menunjukkan bahwa banjir di Jakarta memiliki sifat yang “rutin” sehingga masyarakat tentu mempunyai “caranya sendiri” untuk merespon. Hanya saja hal ini mungkin tidak terungkap saat melakukan observasi/ terjadi gap analisis dari peneliti. Sebagai contoh, banyak penduduk Jakarta yang menetap di bantaran sungai/ laut memiliki rumah yang dilengkapi dengan loteng sebagai ruang untuk memindahkan perabot rumah tangganya. Kita juga sering melihat bagaimana kesiagaan komunitas (di level RT atau RW yang terpapar banjir) untuk membangun posko darurat secara swadaya atau bahkan mengenal pula uang kas PKK/RT/RW yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan komunitas, termasuk menghadapi banjir. Namun apakah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk respon bencana menurut “cara pandang kita”?

Kedua, bencana memiliki sifat yang dinamis sehingga dibutuhkan basis data terpadu dan sistem informasi yang dapat diakses siapapun secara realtime. Sistem ini dibangun untuk menangkap informasi soal wilayah yang terpapar, seberapa parah, apa kebutuhannya, serta mekanisme koordinasi alokasi sumberdaya untuk mentapkan siapa berperan apa. Peran pemerintah kota untuk menginisiasi dan mengoordinasi ide ini menjadi penting dilengkapi dengan kesiapan perangkat Information and Communication Technology (ICT). Agar alokasi sumberdaya berjalan optimal, sebaiknya pemerintah pun menyiapkan tim dengan memetakan mitra-mitra “langganan” yang sifatnya continue serta mitra yang sifatnya temporal yang siap merespon bencana sesuai peran yang telah disepakati.

Ketiga, pengalaman saya bersama Prof. Bakti dan Wahyu Kusuma Astuti melakukan studi penduduk migran di Bantaran Sungai Winongo, Yogyakarta menunjukkan bahwa dua aset yang paling diandalkan penduduk untuk menghadapi bencana banjir adalah aset fisik (tanggul, peninggian rumah) serta aset sosial (relasi dengan keluarga, tetangga). Apalagi di Jakarta, fenomena perkotaan tentu tidak bisa dilepaskan dari isu urbanisasi dan kaum migran. Pendatang merupakan kelompok yang tergolong rentan karena ketidakmampuannya mengakses layanan pemerintah kota. Misalnya saja untuk program-program berbasis KTP –seperti jaminan sosial (walau tidak secara langsung berkaitan dengan kebencanaan), hal itu tentu mempengaruhi daya tahannya. Padahal bencana tidak menghantam penduduk berdasarkan identitas administratifnya. Artinya, ke depan respon bencana juga perlu memperhatikan isu akses hak dasar bagi kaum migran. Terlepas dari dikotomi ekstrim antara formal-informal legal-ilegal, bagaimanapun informalitas memegang peranan penting yang turut menyelesaikan “bolong-bolong”nya kehadiran pemerintah, terutama bagi keberlanjutan kota hingga kini bahkan sangat penting untuk diperkuat di masa depan.

3 komentar pada “Mega-Urban Disaster dan Informalitas Merespon Bencana

Tanggapi Artikel Ini