Informalitas dan Masa Depan Ketangguhan Pesisir Semarang

photo: fresh.my.id
photo: fresh.my.id

Tulisan ini sedang tidak terinsiprasi dari kisah “sukses” Jakarta ‘merelokasi’ –bila terlalu sensitif disebut menggusur- ratusan warga Kampung Pulo dari bantaran Ciliwung ke rumah susun; atau juga kehebatan Yogyakarta yang sedang ‘memodernisasi’ –bila tidak mau disebut memarginalkan- perkampungannya dengan jajaran hotel yang lebih mewah, teratur, dan menguntungkan.

Tulisan ini justru dimulai sembari mengingat kembali artikel saya yang berjudul Mega-Urban Disaster dan Informalitas Merespon Bencana (selengkapnya baca di sini), yang sebelumnya ditulis sebagai masukan bagi penelitian Universitas Cologne tentang ketangguhan Jakarta menghadapi bencana mega-kota. Ya, semoga tulisan kali ini pun cukup argumentatif untuk mere-difinisi “dogma penataan” dengan tidak hanya tersesat pada satu cara “lembiru” -lempar beli baru- seperti menggusur/ memarginalkan. Saya mengajak pembaca untuk memaknai kembali informalitas yang sudah sejak lama mengisi konteks ketangguhan kota di Indonesia, yang pada kesempatan ini mengambil kasus permukiman pesisir Kota Semarang.

Meredifinisi Informalitas

Membuka kembali data Kementerian Perumahan Rakyat (2010) yang menyebut 70% kehidupan perkotaan Indonesia dikontribusikan oleh permukiman kampung, sesungguhnya mengindikasikan bahwa informalitas memegang peranan penting dalam eksistensi kota-kota di Indonesia. Istilah informal pada permukiman kampung seringkali digunakan untuk mendikotomi antara perumahan parlente yang dibangun melalui masterplan modern,  dengan hunian spontan yang dibangun masyarakat secara acak dan organis. Belakangan penggunaan istilah informal bagi permukiman kampung terlihat cukup fair dengan mengubah labelnya menjadi perumahan swadaya. Namun tetap saja, menempatkan status sosial kampung agar setara dengan perumahan formal, masih menjadi diskursus yang jauh panggang dari api.

Penelitian yang dilakukan oleh Roychansyah dan Diwangkari (2009), Setiawan (2010), serta diperkuat oleh kelompok studi PLANOGAMA (2012) cukup menggelitik bila memandang kampung secara sebelah mata. Ia sesungguhnya menyimpan spirit compact city ala Indonesia. Kampung adalah permukiman mandiri yang bisa mengatasi berbagai persoalan dengan caranya sendiri. Dalam hal kerentanan terhadap banjir misalnya, penelitian saya dan Wahyu Kusuma Astuti bersama Prof. Bakti Setiawan mengenai penduduk migran di bantaran Sungai Winongo cukup memverifikasi bagaimana the pentagonal livelihood asset, menempatkan aset sosial dan aset fisik sebagai dua jenis aset yang paling mereka andalkan.

Lebih jauh, kaum migran yang seringkali termarginalkan dari akses layanan publik dan bantuan pemerintah kota karena alasan identitas kependudukan, nyatanya tetap bisa survive menghadapi banjir berkat kuatnya relasi sanak-saudara dan bertetangga. Secara spontan, fenomena saling bahu-membahu seperti mendirikan posko bencana, mengangkat barang ke tempat yang lebih tinggi, dan mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir menjadi nilai yang lazim muncul pada permukiman kampung sebagai bentuk ketanggapan. Sebagian lain bahkan secara sukarela berbagi ruang (space sharing) di dalam rumahnya untuk dijadikan tempat hunian sementara bagi mereka yang terpapar banjir. Pada aspek fisik, para penduduk kampung juga memiliki caranya sendiri menghadapi resiko banjir, yaitu dengan mendirikan loteng, meninggikan lantai bangunan, atau membangun tanggul melalui urunan komunitas.

Menggusur = Merobohkan Ketangguhan?

Pembahasan mengenai informalitas, memang terkesan larut pada romantisme kampung. Namun hal ini, sekali lagi, agar penataan kawasan pesisir semarang tidak terjebak pada urusan gusur-menggusur. Mari sejenak melihat penelitian Kirana (2009), Pratiwi (2009), dan Natalia dan Alie (2014) tentang kenyataan bahwa selama puluhan tahun kehidupan pesisir Semarang dimulai dari perkampungan nelayan yang kemudian menjadi daya tarik bagi kaum migran. Pada tingkat tertentu, konteks ini memiliki kemiripan dengan perkembangan kampunh di wilayah pesisir utara Jakarta dan Surabaya, atau bantaran sungai yang membelah Yogyakarta atau Solo Raya. Artinya, bila cara yang ditempuh adalah menggusur, maka kerugian terbesar adalah kehilangan modal sosial yang bedampak pada robohnya kemandirian termasuk ketangguhan kota dalam merespon bencana.

Menggusur, dalam grand desain lumrah negeri kita, seringkali dilakukan dengan cara kekerasan dan memaksa manusianya pindah ke tempat baru secara terpencar, jauh dari kawasan semula, ditambah biaya hidup yang lebih mahal. Hal ini terjadi karena penggusuran seringkali meluputkan atmosfer kehidupan dan relasi kekerabatan yang selama bertahun-tahun terbentuk. Belum lagi bila kita berbicara soal resiko lenyapnya bentuk-bentuk usaha/ lapangan pekerjaan warga kampung, kemudahan-kemudahan mereka mengakses sumber-sumber penghidupan, serta keberadaan aset fisik yang sudah mampu disesuaikan dengan beragam shock dan tekanan yang rutin terjadi. Kesemua itu belum tentu bisa dibangun atau didapat kembali di tempat yang baru karena adaptasi tidak bisa dilakukan warga dalam waktu sehari dua hari. Singkat kata, menggusur kampung justru melenyapkan modal dasar ketangguhan yang telah dimiliki masyarakat, sebagaimana pengertian yang ditawarkan 100 resilient cities, yaitu:

“Urban Resilience is the capacity of individuals, communities, institutions, businesses, and systems within a city to survive, adapt, and grow no matter what kinds of chronic stresses and acute shocks they experience.”

Membangun Pengetahuan Bersama Masyarakat

Pertanyaan yang selanjutnya muncul tentu pada bagaimana membuat modal dasar ketangguhan yang telah dimiliki warga kampung pesisir tersebut dapat dikelola semakin baik di tengah mereka sendiri menghadapi berbagai kerentanan? Jawaban pertama adalah dengan meyakini bahwa kampung dan kehidupannya adalah sumber-sumber pengetahuan yang perlu digali, diperkenalkan, dan diperkuat eksistensinya. Pengetahuan perlu dibangun bersama masyarakat untuk memahami apa saja isu dan gejala keruangan yang sedang berlangsung, memetakan sumber-sumber kerentanan, hingga mencari solusi yang berkesinambungan.

Mempercayakan proposal solusi kepada masyarakat merupakan sebaik-baiknya strategi penataan karena secara moral mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap keputusannya. Hanya saja kebebasan ini tetap perlu dibatasi melalui komitmen bersama guna memelihara kebenaran-kebenaran universal, seperti komitmen menjaga ekologi pantai, mengelola tumpukan sampah, dan juga merawat fasilitas publik yang sudah disediakan. Dengan begitu, penataan akan bisa dilakukan secara lebih manusiawi, diterima, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warganya. Agar dapat berjalan secara efektif, strategi ini pun memerlukan pendampingan dari aktivis kota yang sifatnya mempelajari dan memotivasi bukan menggurui atau menyalahkan.

Kedua, penataan permukiman pesisir perlu diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas hidup warga, dengan tanpa memandang status politik, sosial, dan ekonominya. Marginalisasi terhadap kaum migran di wilayah pesisir terhadap akses layanan publik dan bantuan pemerintah kota, perlu dipertimbangkan kembali agar kesamaan peluang meningkatkan kualitas hidup dapat terjadi. Disadari atau tidak, kehadiran migran sejatinya turut menggerakkan perekonomian kota, namun di sisi lain kerentanan yang dihadapi, seperti tekanan hidup dan bencana, hadir tanpa memandang mereka berdasarkan kartu identitasnya.

Peningkatan kualitas hidup permukiman pesisir pun perlu dilakukan dengan membuat warga kampung semakin berdaya. Contoh baik dari India ditunjukan oleh program Ahmedabad Parivartan (baca laporan World Bank, 1999) yang berhasil meningkatkan kapasitas politik dan kemampuan menabung warga melalui kegiatan pengembangan usaha masyarakat sesuai potensi dan sumberdayanya. Program ini terbukti berhasil membawa warga di permukiman kumuh Ahmedabad memiliki jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota, sertifikasi tanah yang sebelumnya ilegal, hingga membangun jaringan air bersih dan kamar mandi pada skala rumah tangga. Contoh baik lain juga ditemukan pada program rumah sosial CODI yang dikembangkan di Thailand (baca pula: Boonyabancha, 2005) melalui fasilitasi penataan kampung kumuh oleh NGO dalam rangka memanfaatkan peluang pendanaan yang disediakan pemerintah setempat. Pada program ini, bentuk penataan diserahkan pada komitmen dan keinginan warga, termasuk apakah ingin melakukan perbaikan secara insitu ataukah memutuskan untuk melakukan relokasi.

Ketiga, penataan permukiman pesisir juga bisa dilakukan dengan menggagas gerakan berjamaah menata ruang dalam rangka mensinergikan sumber-sumber dukungan. Cara ini dapat dilakukan melalui program wakaf berkelanjutan, yaitu program sedekah masal yang bertujuan untuk menyediakan atau meningkatkan kualitas infrastruktur publik seperti pembangunan tanggul, perbaikan jalan, bahkan bedah rumah. Secara lebih konkret, program ini dapat mewujud pada kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR) Terpadu atau dikemas dengan cara yang lebih menarik seperti Ice Bucket Challange kepada ratusan artis/ pejabat di stasiun TV nasional. Pada kasus yang lebih spesifik seperti kerentanan terhadap banjir misalnya, gerakan berjamaah juga dapat dilakukan dengan mendorong pemerintah membangun jaringan informasi kebencanaan berbasis data realtime untuk menangkap informasi soal wilayah yang terpapar, seberapa parah, apa kebutuhannya, serta alokasi sumberdaya untuk menetapkan “siapa” yang akan berperan “apa”. Sistem ini dipersiapkan dengan memetakan dan merangkul mitra-mitra “langganan” yang sifatnya continue serta mitra temporal yang siap merespon bencana secara bersama-sama.

Refleksi

Sebagai penutup, berbagai tawaran ide di atas semoga bisa membantu Kota Semarang menjadi Kota Tangguh seperti tergagas pada visi 100 Resilient City Semarang namun dengan tanpa tersesat pada kebijakan-kebijakan yang justru beresiko menghancurkan modal dasarnya. Sejatinya, ketangguhan yang bersumber dari kemandirian warganya telah dibuktikan melalui informalitas kehidupan kampung selama bertahun-tahun, tanpa kita sadari, ya, sekali lagi, tanpa kita sadari.

Referensi

Boonyabancha, S. (2005). How Upgrading of Thailand’s Informal Settlements is Spear Heading a Community-Driven, City-Wide, Integrated Social Development Process. Paper on Arusha Conference, “New Frontiers of Social Policy” – December 12-15, 2005.

Kementrian Perumahan Rakyat (2010). Rencana Strategis Kementrian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014. Kementerian Perumahan Rakyat, Jakarta.

Kirana, R. (2009). Pola Migrasi Masyarakat Kota Semarang untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim Global Dalam Jangka Panjang. Tugas Akhir Mahasisea Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP Semarang.

Natalia, M. & Alie, M. M. (2014) Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang, Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok. Jurnal Teknik PWK Vol. 3 No. 1 Tahun 2014; hal. 50-59.

Pratiwi, N. A. H. (2009). Pola Migrasi Masyarakat Kota Semarang sebagai Akibat Perubahan Iklim Global Jangka Pendek. Tugas Akhir Mahasisea Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP Semarang.

Roychansyah, M.S. & Diwangkari, A. (2009). Kampung Oriented Development Model: A Rapid Appraisal of Local Communities dalam Santosa dkk. (ed) Sustainable Slum Upgrading in Urban Area. Published by Unit of Research and Empowerment of Housing and Human Settlements Resources PIPW LPPM UNS.

Setiawan, B. (2010). Kampung Kota Dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta.

Setiawan, B., Diningrat. R. A., & Astuti, W. K. (2013). Model Difusi Spasial berdasarkan Aset Penghidupan (Livelihood Assets) Penduduk Migran di Kawasan Wedi Kengser Sungai Winongo Kelurahan Kricak dan Bener, Kecamatan Tegarejo, Yogyakarta. Hibah IPM Dikti, 2013.

World Bank (1999). Ahmedabad Parivartan. Water and Sanitation Program field note. South Asia. Washington, DC: World Bank.

7 comments on “Informalitas dan Masa Depan Ketangguhan Pesisir Semarang

Tinggalkan Balasan