Menggeser Dogma Gusur PKL

photo: detik.net.id
photo: detik.net.id

Saya ingat bagaimana dulu, sekitar tahun 2010, sebuah tugas kampus meminta saya untuk mendeskripsikan wajah kota melalui pengamatan langsung di salah satu ruas jalan di Yogyakarta. Dalam tugas itu, saya memilih Jl. Terban hingga Jl. Colombo yang letaknya persis di sebelah selatan Kampus UGM. Salah satu pemandangan menarik yang saya angkat adalah fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang mencaplok – dalam istilah akademik disebut memprivatisasi– trotoar yang secara normatif disediakan untuk pejalan kaki. Di lokasi ini, sebuah kios semi permanen yang juga menjual bensin eceran, serta tukang tambal ban di sebelahnya, saya potret berkali-kali dari berbagai sudut, untuk mengesankan bahwa mereka benar-benar menyengsarakan pejalan kaki.

”Dari 150 senti, mereka (PKL) ambil 100nya, bagaimana bisa pejalan kaki merasa nyaman di atas trotoar?”, kata ku dengan nada meninggi saat mempresentasikan hasil pengamatan. “Dan mereka harus ditata, lebih tepatnya digusur!”, kelas pun seketika ramai.

Meski beberapa orang mendebat, saya masih tetap pada argumentasi “menggusur” sebagai solusinya. Toh, hal ini bahkan menjadi dogma lazim di dalam kamus penataan kota di negeri kita. Apalagi waktu itu, perspektif yang saya gunakan ibarat jurnalis yang senang mencari-cari kesalahan pelaku informal, untuk kemudian di-blow-up,dan mengharap banyak orang setuju bahwa mereka-lah jerawat-jerawat nakal yang harus dibersihkan dari wajah kota.

Seiring berjalannya waktu, rupanya beberapa pengalaman dan pengetahuan justru mengubah cara pandang saya terhadap PKL. Pernah suatu tengah malam sepulang kerja kelompok, motor yang saya kendarai kehabisan bensin dan juga mengalami bocor ban. Percaya tidak percaya, para pelaku informal -yang tempo hari- saya sudutkan ini lah pahlawannya. Saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila tengah malam harus mendorong motor rumah kos sendirian. Lelah? tentu saja, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan misalnya isu pembegalan.

Pengalaman seperti ini saya yakini juga pernah dialami oleh para pembaca. Ya, PKL adalah pahlawan kota. Mereka hadir bukan -dalam tanda petik- sengaja untuk merusak wajah kota, akan tetapi menangkap kebutuhan. Mari kita saksikan fakta lain, seperti PKL depan RS Sardjito yang sebenarnya membantu para pengunjung memperoleh makanan yang lebih variatif dan murah; atau tentang PKL di sekitar Mall Galeria yang sesungguhnya menjawab kebutuhan tempat makan siang pegawai tenant yang gajinya mungkin tidak cukup untuk membeli makanan di restoran. Lebih luas, saksikan pula bagaimana PKL tenda-tenda makanan yang tiap malam berjajar di sepanjang Jl. Kaliurang UGM, selain menjajakan makanan sebenarnya juga membuat ruas tersebut terkesan lebih aman karena jajaran lampu dan kegiatan yang hidup dan dihidupkan. Ini tentu membantu mahasiswa yang biasa begadang di kampus untuk pulang dengan perasaan yang tenang.

Melihat berbagai sisi positif kehadiran sektor informal, tentu akan muncul pertanyaan: bagaimana dengan keberadaan mereka yang mencaplok trotoar milik pejalan kaki, apa kemudian ini harus dibiarkan? Secara sederhana, pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dengan memunculkan pertanyaan lagi: apakah bila para PKL digusur, maka semua orang akan mau berjalan kaki di trotoar? Saya pikir tidak. Bahkan justru sebaliknya. Mari sejenak mengungkap berbagai fakta yang ada. Lihatlah bagaimana bahu barat Jl. Malioboro justru dipadati pejalan kaki karena kehadiran PKL yang menjual batik dan makanan, di samping didukung dengan objek-objek atraktif dan desain bangunan arcade yang membuat mereka tidak kepanasan. Atau lihatlah bagaimana para PKL yang beroperasi tiap hari minggu di Sunmor UGM telah berhasil menghidupkan ruang kota dan menarik banyak pejalan kaki untuk sekedar mencuci mata.

Berbagai cerita di atas sesungguhnya hendak memberi gambaran bagaimana PKL telah menjadi bagian integral dari kehidupan kota sehingga keberadaannya perlu mendapat pengakuan. Di Yogyakarta, pengakuan terhadap PKL sebenarnya sudah dilegalkan dalam beberapa bentuk peraturan, antara lain Perwal nomor 62 tahun 2009 dan 37 tahun 2010 yang mengizinkan PKL untuk menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua aturan ini memang terkesan memberi pengakuan terhadap eksistensi PKL melalui penerbitan surat izin. Hanya saja hal ini tetap tidak utuh lantaran mereka “dipaksa” pasrah bila pemerintah/ pengelola lahan (misal kampus) sewaktu-waktu meminta haknya, dengan tanpa ada kewajiban untuk menjamin keberlanjutan hidup mereka pasca penertiban. Ini bisa menjadi mengkhawatirkan bila bahasa “untuk kepentingan umum” seperti “pengembalian hak pejalan kaki” dijadikan dalil untuk menggusur para PKL.

Padahal bila serius ingin mengedepankan pejalan kaki, mengapa tak dilebarkan saja trotoarnya?

Tulisan ini juga dipublikasikan di Majalah Ekspresi Edisi XXVIII November 2015 yang diterbitkan oleh LPM UNY – dengan sedikit perubahan; dan juga dipublish di website Pemuda Tata Ruang (PETARUNG).

One comment on “Menggeser Dogma Gusur PKL

  1. Tulisannya menarik dan saya ingin menanggapi.. 🙂
    PKL memang mempunyai stigma negatif di kalangan orang-orang tertentu. Menanggapi pengalaman penulis dimana PKL ternyata cukup ‘berjasa’, bisa dikaitkan dengan pendapat/kritik Jane Jacobs yang mengatakan “eyes on the street”.. bisa dibilang PKL adalah “eyes” yang membantu jalan untuk menjadi lebih aman (untuk konteks Indonesia).
    Dan peraturan/kebijakan di YK yang sudah mengakui eksistensi PKL saya anggap baik sekali, karena implikasinya adalah pemerintah mengakui rakyat kalangan ini. Ke depannya, jika pemerintah ingin men-seriusi sektor PKL ini, bisa saja dengan mempercantik fisik booth-booth PKL di kawasan tertentu (misal Malioboro), sehingga nilai PKL bisa terangkat dan lepas dari stigma buruknya, dan bisa muncul standar baru yaitu PKL yang berkualitas..
    Mengenai ruang publik yang terprivatisasi oleh PKL, penyelesaiannya memang kompleks, tapi sebenarnya bisa dilakukan dan harus win-win solution..memang butuh kepedulian dan aksi konkrit, tapi siapa tahu akan bisa terwujud..

Tinggalkan Balasan