RUU (Siapa) Arsitek

Kategori Thought
photo: thisoldcity.com
photo: thisoldcity.com

“Saya pikir harus juga utuh membaca dokumennya, termasuk tentang siapa yang disebut arsitek dalam UU tersebut. Toh, pada situasi saat ini, perencanaan pembangunan, kota/desa, memang tidak untuk dieksklusifkan bagi lulusan planologi saja. Orang ekonomi, arsitek, sosiologi yang memang mampu, saya pikir berhak memberikan layanan terhadap mati hidupnya sebuah kota. Sama seperti bekerja di lembaga penelitian kemiskinan yang secara kasat mata adalah domain ekonomi dan sosiohumaniora tetapi bisa “disusupi” anak plano. Alternatif lain, kalaupun kita greget(an), kenapa tidak mendorong hadirnya RUU Perencana Kota dan Wilayah?”

Sebuah grup alumni seketika ramai saat salah satu anggotanya memposting penggalan ayat RUU yang konon telah masuk dalam agenda prolegnas tahun ini. Itu adalah RUU Arsitek yang semakin ke sini memicu serangan balasan dalam bentuk kampanye berhastag #savekota #saveplanologi, catatan kritis, atau paling banter ikutan nyinyir di media sosial.

Manusia ini memang lucu-lucu. Akan teriak saat kakinya diinjak, akan marah kalau zona tenangnya diganggu. Lah kalau orang lain yang diganggu? Pilihannya diam atau sedikit tertawa.

Kalau mau tau, paragraf awal yang membuka tulisan ini adalah respon yang saya sampaikan di WA grup, dua-tiga pekan lalu. Kemudian saya pelajari isinya, rupanya ada yang lebih menarik dari sekedar argumentasi halal-haram arsitektur-planologi, yaitu dalil-dalil yang mengamini denda senilai 400 juta rupiah bagi mereka yang bukan arsitek tetapi nekat menjalankan praktik-praktiknya.

Saya akan membedahnya secara singkat. Dalam RUU, yang disebut dengan arsitek adalah mereka yang telah lulus program pendidikan tinggi arsitektur selama 5 tahun dan memiliki bukti registrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan praktiknya melingkupi pekerjaan-pekerjaan merancang bangunan, lingkungan, kawasan, termasuk perencanaan kota dan tata guna lahan –yang konon frasa ini merupakan kavlingnya anak-anak planologi. Maka sedangkal-dangkalnya penafsiran: seseorang yang bukan lulusan sekolah tinggi arsitektur tetapi coba-coba mendesain rumahnya apalagi sok-sok-an merancang kota, maka siapkanlah uang 400 juta untuk membayar gantinya. Lebih liar lagi: bagaimana dengan para tukang dan buruh bangunan yang selama ini telah memberikan “layanan praktik arsitek” secara informal, terutama di kampung-kampung, desa-desa, dan wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia? Ya nasib, ya nasib.

Kota-kota, sebagaimana Sassen:

are the spaces where those without power get to make a history and a culture, thereby making their powerlessness complex.

Yang berarti bahwa pengaturan kehidupan kota bukan semata-mata untuk dieksklusifkan oleh sekelompok arsitek ngotot, anak-anak planologi ngotot, atau secuil elit yang hendak menjadikannya sebagai objek mengadu kekuatan. City is its people. Maka manusia dan cara hidupnya-lah yang seharusnya dijadikan subyek dan sumber-sumber pengetahuan dalam menentukan kemana bangunan, lingkungan, kawasan, atau kotanya perlu “dirancang”. Bukan oleh kepakaran arsitek atau perencana. Mereka hanyalah pembantu yang diproduksi satu atap, yang dirancang untuk saling bersahabat, bukan saling meniadakan.

Tanggapi Artikel Ini