Membaca Desa Tanpa Skeptis

Kau tahu, pada awalnya saya termasuk kelompok yang skeptis dengan kelahiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Kenapa? Dalam sebuah diskusi dengan Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas pada 2014 lalu, saya menyampaikan beberapa alasan. Pertama, otonomi desa yang menjadi pokok dalam undang-undang tersebut, tak ubahnya mengulang problem otonomi daerah (di tingkat Kabupaten/Kota) dengan skala yang lebih besar, luas, dan banyak.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa otonomi daerah baru berhasil melimpahkan kewenangan pada kekuasaan politik tetapi lemah dari sisi peningkatan kesejahteraan. Buktinya, ketimpangan tetap pada angka yang besar ditambah korupsi yang menjalar ke tingkat daerah. Dari segi administrasi pun tidak sedikit Kabupaten/Kota yang, misalnya, belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas dan menuntaskan rencana tata ruangnya pada skala kecamatan/kelurahan hingga bangunan gedung. Lantas, yang seperti ini ingin diturunkan ke tingkat desa, yang jumlahnya 78.000-an lebih dan diprediksi akan bertambah di masa yang akan datang?

Akhir 2015, SMERU “menjebloskan” saya pada sebuah studi longitudinal tentang implementasi UU Desa. Mengkaji secara mendalam kehidupan desa adalah hal yang baru bagi saya. Sebagai lulusan planologi yang mainstream-nya pada isu perkotaan (kota baru, perumahan, dan sektor informal), situasi ini membuat saya, di satu sisi, kaget tetapi juga penasaran. Sejak saat itu saya mulai terlibat pada diskusi-diskusi tentang desa (salah satunya workshop di Netherlands), yang perlahan mengubur rasa skeptis saya atas kelahiran UU Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 rupanya lahir dari perdebatan panjang tentang tujuan mulia, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga desa yang selama ini terpinggirkan.

Rezim “Desa Lama” – begitu istilah ini ditautkan untuk masa sebelum UU Desa – menempatkan desa sebagai objek pembangunan. Konsekuensinya, desa hanya menerima apapun intervensi dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota (setelah otonomi daerah) – dengan sedikit peluang menggugat, terutama bila hal tersebut  memberi dampak negatif bagi kehidupan warganya. Di masa lalu, warga desa bisa dengan mudah kehilangan kultur berdesanya karena penyeragaman; atau tercerabutnya hak mereka atas tanah/ aset penghidupan produktif lain atas nama “pembangunan”.

Rezim “Desa Baru” berupaya menggabungkan fungsi desa sebagai satuan masyarakat berpemerintahan (self-governing community) sekaligus pemerintahan lokal (local self-government) – (baca tulisan Sutoro Eko tentang Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa). Penegasan azas rekognisi dan subsidiaritas adalah dua hal mutakhir yang termuat dalam UU ini. Rekognisi memberi pengakuan terhadap desa dalam menjalankan hak asal usulnya meliputi revitalisasi adat-istiadat, tanah ulayat, dan kearifan lokal. Sementara itu, azas subsidiaritas merupakan pelimpahan kewenangan berskala lokal untuk menentukan sendiri sikap dan arah pembangunannya.

Dengan demikian, UU Desa membuka peluang lebih luas bagi desa dan warganya untuk mengimajinasikan ruangnya sesuai dengan kebutuhan, keragaman, dan keunikannya masing-masing. Apalagi sejak tahun pertama undang-undang ini diberlakukan, desa mendapat dukungan dari APBN, dalam bentuk Dana Desa (DD), yang semakin besar dari 20,7 triliyun rupiah (rata-rata Rp 280 juta/ desa) di tahun 2015 menjadi 81,1 T (rata-rata 1M/ desa) pada tahun 2017. Di samping itu, kesempatan desa untuk mengembangkan diri sesuai dengan karakternya menjadi peluang bagi peneliti untuk terus memproduksi pengetahuan lokal tentang desa yang “kontekstual”. Lalu sudah siapkah desa? Hei planners ber-desa-lah!

Tinggalkan Balasan