Membenahi Bantaran Sungai: Skenario Alternatif Itu Bukan Tidak Ada

Image credit: Yu Sing dalam medium.com
Ilustrasi Kampung Susun – Image credit: Yu Sing dalam medium.com

Tulisan ini sengaja saya posting setelah Pilkada DKI Putaran ke-2 resmi ditutup. Minimal, saya memilih untuk tidak ikut ricuh: pertama, karena tidak ber-KTP DKI; dan kedua karena berharap tidak merubah preferensi siapapun setelah membacanya (“Lah, siapa saya?”, he-he).

ΟΟΟ

Sudah sejak lama saya tergelitik dengan statemen Budiman Sujatmiko yang secara gamblang menuding penolakan terhadap penggusuran adalah bentuk pelanggengan kemiskinan.

“Jargon yang selama ini digembar-gemborkan, ‘biarkan orang miskin nyaman dengan keadaannya. Toh selama ini dia nyaman berpuluh-puluh tahun di situ’. Membela orang miskin bagi calon (gubernur-wakil gubernur) yang lain adalah ‘biarkan orang miskin nyaman dengan perasaannya’, padahal lingkungannya itu akan membuat dia terdegradasi hidupnya dan menurun kualitas hidupnya,” kata Budiman (lihat beritanya di sini dan di sini).

Terlepas dari apakah isu ini dijadikan senjata politik, saya ingin mengangkat cerita empiris untuk menunjukkan bahwa hal tersebut keliru dan mengada-ada. Sebelum warga Kampung Pulo digusur, ada sebuah LSM yang selama sebelas tahun mendampingi mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. LSM itu bernama Ciliwung Merdeka (CM) yang dalam profilnya, tertulis:

“CM diselenggarakan untuk menghadapi tantangan utama kehidupan anak, remaja dan warga Bukit Duri yaitu hambatan, kepungan dan ketidakadilan struktural-vertikal dalam bidang sosial-ekonomi-politik-budaya, dalam wujud proses pembodohan, pemiskinan dan ketidakpastian hidup di bidang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan hidup, yang mereka  hadapi setiap hari di setiap lini kehidupan.”

Dalam konteks penggusuran, CM sendiri telah melakukan pemetaan sosial bersama warga dan menawarkan alternatif penataan in-situ melalui pembangunan kampung susun. Ide ini pun telah dirumuskan secara serius dengan melibatkan arsitek komunitas kenamaan, Yu Sing. Pada 2012, kampung susun sempat diamini oleh Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, bahkan berani menegosiasikan aturan tata ruang tentang okupansi permukiman lebih dari 50 meter dari sungai.

Community leaders previously met with Governor Joko “Jokowi” Widodo to set up a blueprint for implementing development of a kampung susun for those on the riverbank. To assuage the squatters, Jokowi agreed to waive spatial planning regulations that require all accommodations be located at least 50 meters from the river. The governor agreed to widen the river from its current 20 meters to 35 meters, and to move the settlement back from the riverbank at least by 6 meters, Sandyawan said. (Baca berita selengkapnya di sini)

Atas inisiatifnya memunculkan skenario alternatif, CM dianugerahi penghargaan City Changer oleh Kementerian PU pada tahun 2013. Penghargaan tersebut mengapresiasi kerja komunitas -melalui pendekatan alternatif- dalam memberdayakan warga miskin mewujudkan permukiman berkelanjutan.

Sayangnya, begitu Pemprov DKI mengeksekusi penggusuran di Kampung Pulo, baik Jokowi yang statusnya telah berubah menjadi Presiden maupun Kementerian PU yang namanya telah menggandeng “Perumahan Rakyat” nampak tidak mengambil sikap. Ada apa hingga warga dibiarkan “berteriak” sendiri? Mereka seakan tidak mendapat dukungan sekalipun telah memenangkan gugatannya di PTUN.

Jika ada kecurigaan bahwa pembenahan tanpa menggusur mustahil dilakukan, saya sarankan agar Anda mempelajari praktik baik yang dilakukan oleh ARKOM Yogyakarta, Ahmedabad Parivartan India, dan Baan Mankong Thailand. Jika Anda kurang yakin tentang dampak dari penggusuran, Anda juga bisa membaca tulisan saya sebelumnya di sini.

Lalu, apakah yang demikian masih dianggap sebagai upaya melanggengkan kemiskinan? Siapa yang sesungguhnya melanggengkan persoalan tersebut sedangkan penjelasan dan skenario-skenario alternatif itu BUKAN tidak ada. Alternatif itu ada namun tidak pernah mendapat kesempatan untuk diimplementasikan.

Menanggulangi kemiskinan seharusnya tidak menggunakan kerangka berpikir yang menyudutkan. Menanggulangi harus diawali dengan keikhlasan untuk belajar, menempatkan warga miskin sebagai subyek yang harus dirangkul, didengar, dan dinegosiasikan.

Catatan Kaki

Kemajuan suatu daerah seringkali dilekatkan dengan sosok pemimpinnya. Sampai-sampai (Alm) Eko Budiharjo pernah berguyon, “jika ingin mengetahui wajah suatu kota, tengok dulu wajah walikotanya: apakah dia garang atau penuh kelembutan”. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin secara Budiman -yang dalam KBBI diartikan secara berbudi, pintar, dan bijaksana.

 

Tinggalkan Balasan